MAKALAH BIROKRASI DI INDONESIA

TUGAS MAKALAH

BIROKRASI DI INDONESIA

 

Disusun oleh:

q khotibul umam

q  Ivan septiono

q  Jefri eka pradana putra

q  miri waris wati fitriyani 

III c

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

2013-2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tentang “birokrasi di indonsia” dengan baik dan lancar.

Saya menyadari dalam pembuatan tugas ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapan. Sehingga tugas yang sederhana ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat demi peningkatan mutu pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing bapak Hasan basri atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya harap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

                                                                                      Sumenep 06 oktober  2013

                                                                                    Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENANTAR................................................................................................................................i

DAFTAR ISI........................................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................................1

        1.1. Latar Belakang .........................................................................................................................1

        1.2. Rumusan masalah. ..................................................................................................................1

        1.3.Tujuan penulisan makalah.........................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................................................2

        2.1. Fungsi dan peran birokrasi di indonesia........................................................………......…… 2

        2.2. Tipologi birokrasi..................................................................................................................... 3

        2.3. Peran dalampemerintahanmoderen.......................................................................................... 3

BAB III PENUTUP................................………………….......................…………………………..5

        3.1 Kesimpulan dan saran .............................................................................................................5

        3.2. Saran........................................................................................................................................5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latarbelakang

 Birokrasi terdiri dari biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Birokrasi ini bersifat rigid atau kaku. Istilah birokrasi tentu sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat terutama dalam penyediaan pelayanan publik atau bahkan birokrasi diidentikkan dengan sesuatu yang lama, bertele-tele. Hal tersebut karena birokrasi terikat oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Meskipun begitu, birokrasi merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayananan publik dan perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Birokrasi yang diterapkan sudah bagus atau belum di Negara maju dan Negara berkembang dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya seperti pengadaan barang dan jasa terutama dalam bidang transportasi, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, dan penyediaan pendidikan gratis.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dan peran birokrasi di Indonesia?

2. Apa sajatipologi birokrasi?

3. Bagaimana Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui fungsi dan peranan birokrasi di Indonesia.

2. Mengetahui tipologi birokrasi.

3. Mengetahui peran birokrasi dalam pemeritahan modern.

BAB II
PEMBAHASAN

1.    Fungsi dan peran birokrasi di indonesia.

(1) melaksanakan pelayanan publik;

(2) pelaksana pembangunan yang profesional;

(3) perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan);

(4) alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang
netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi).

Birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.

Berbagai kritik yang hadir dalam birokrasi di indonesia yaitu :

1.      Buruknya pelayanan publik

2.      Besarnya angka kebocoran anggaran negara

3. Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS
4. Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi
5. Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya.
6. Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi
7. Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan.

2.    Tipologi Birokrasi.

Menurut Max Weber tipologibirokrasidibedakanmenjadi: 

·  Birokrasi Tradisional sumber legitimasinya adalah waktu, artinya orang yang berkuasa adalah orang-orangyanglebih lama di dalam birokrasi tersebut.

·  Birokrasi Kharismatik Sumber legitimasinya adalah kepribadian yang luar biasa bagi seorang pemimpin yang dilihat secara personal.

·  Birokrasi Legal-Rasional Sumber legitimasinya adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu.

3.    Peran birokrasi dalam pemerintahan modern.

Menurut Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dealam suatu pemerintahan modern. Fungs-fungsi tersebut adalah :

1.      Administrasi

Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara.

2.       Pelayanan

Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.

3.      Pengaturan (regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

4.      Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.

BABIII

PENUTUP

1.      KESIMPULAN

Birokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Pada umumnya birokrasi ini bersifat rigid dan kaku. Namun, birokrasi memiliki fungsi dan peran yang amat penting di dalam masyarakat salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik. Pelaksanaan birokrasi dalam hal pelayanan publik di setiap negara tentunya berbeda, begitu juga diantara negara berkembang dengan negara maju. Di negara berkembang yaitu Indonesia, pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sepertinya belum bisa dikatakan baik atau maksimal karena tidak semua lapisan masyarakat yang belum menikmati pelayanan yang ada dan birokrasinya sangat berbelit-belit. Dilihat dari pelayanan transportasi publik, Indonesia bisa dikatakan kurang memadai. Seperti yang kita ketahui dalam penyediaan transportasi umum masih banyak angkutan umum seperti bus atau angkutan perkotaan, yang sebenarnya sudah tidak layak untuk digunakan namun tetap digunakan karena alasan kekurangan biaya, maka yang terjadi adalah banyak angkutan umum yang memaksakan muatan untuk mengangkut penumpang sementara keselamatan mereka cenderung diabaikan.

Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.

2.      SARAN

Adapun saran atau rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah sebaiknya memperhatikan dan memperbaharui sistem birokrasi yang ada dalam penyediaan pelayanan publik, seperti memperbaiki infrastruktur yang ada, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan angkutan umum.Selain itu, perlu adanya kontrak bernegara dan paksaan sah terhadap lembaga dan aparat public untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, memiliki kepastian hukum, dan kepastian tanggung jawab. Dengan itu semua diharapkan akan mengurangi beban ekonomi sekaligus memberi peluang meningkatkan produktifitas bagi warga Negara, dan mungkin Pemerintah harus merubah paradigma lamanya dari yang dilayani menjadi pelayanan dan pengabdi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Ajar Perkuliahan Birokrasi Demokrasi materi Pelayanan Publik
www.beritajakarta.com
www.bps.go.id
www.dpr.go.id
www.edukasi.net
www.mediaindonesia.com
www.antaranews.com