Kamis, 26 Januari 2017

Tugas Artikel KEBIJAKAN PUBLIK || Onnaed

KEBIJAKAN PUBLIK MENYANGKUT MASALAH PERSEPAKBOLAAN DI INDONESIA

            Berbicara masalah publik memang tidak akan ada habisnya, apalagi di negara kita ini, muncul masalah yang satu, belum selesai loh muncul lagi masalah baru, yang itu juga belum selesai muncul lagi masalah baru, dan sterusnya. Aduh begitu banyaknya masalah – masalah publik  di negrei ini. Dan Inilah yang akan saya bahas dalam tulisan saya.
            Seperti yang sudah saya baca, Kebijakan publik adalah berawal dari masalah publik yang terus menerus sehingga berubah menjadi tuntutan publik yang akhirnya memunculkan suatu kebijakan dari pemerintah mengenai masalah publik tersebut. Masalah yang akan saya angkat disini adalah tentang kondisi persepakbolaan indonesia yang sampai saat ini masih miris kondisinya.
            Pertama, saya beritahu dulu apa pengertian dari kebijakan publik ? Thomas Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Thomas Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah.
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai otoritas yang pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
Sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah awalnya tidak serta merta langsung diagendakan menjadi sebuah kebijakan public. Ada tahap-tahap sebuah masalah atau issue itu pada akhirnya diagendakan oleh pemerintah untuk diambil kebijakannya. Pemerintah melihat apakah masalah itu menyebar luas di masyarakat, bahkan sampai membuat gaduh masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan berupa kebijakan mengenai masalah tersebut agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.
            Berikut saya ulas contoh dari teori tersebut, akan saya ceritakan panjang lebar dahulu mengenai masalah persepakbolaan di indonesia. Kenapa ini saya katakan sebagai masalah publik ? karena ini adalah masalah semua masyarakat indonesia. Masalah ini juga sempat menjadi tranding topic di berbagai media nasional  pra masalah BBM 2013 yang akhir – akhir ini lagi marak – maraknya. Minimnya prestasi timnas indonesia dan ditambah dengan hancurnya kondisi organisasi induk sepakbola tanah air Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang tren disebut PSSI menjadi masalah utama dalam persepakbolaan indonesia. Lalu ditambah lagi dengan lahirnya KPSI atau komisi penyelamat sepak bola indonesia bentukan Abu Rizal Bakrie dan tvone cre. Dia (KPSI) bahkan membuat sebuah kompetisi sepakbola bertaraf nasional yang bernama IPL (indonesia premier league) yang selama beberapa tahun bahkan menjadi kompetisi utama menyalip posisi ISL yang seharusnya menjadi kompetisi utama karena itu resmi dari PSSI. Hal ini tentunya melanggar aturan FIFA (federatoin internasional footbal asociation), karena ada dua induk organisasi dalam satu negara. Ini menjadi masalah karena FIFA juga akan mnjatuhkan hukuman kepada PSSI berupa diskualifikasi atau pengeluaran PSSi dari badan FIFA. Tentu saja ini masalah publik. Karena jika ini terjadi maka yang akan terkena dampaknya adalah semua rakyat indonesia.
            Dari masalah publik inilah yang terus menerus terjadi kemudian berubah menjadi tuntutan publik. Apa tuntutan yang dimaksud?  Publik indonesia menuntut adanya perbaikan pada organisasi PSSI, penghapusan KPSI yang dianggap sebagai pembawa sial dan kinerja pemerintah dan menteri pemuda dan olahraga, perbaikan prestasi tim nasional, dan perbaikan kualitas permaninan tim nasional yang selama ini tidak pernah ditunjukan oleh tim nasional.
            Dari masalah dan tuntutan publik itulah yang kemudian menghasilkan kebijakan publik. Karena sejak kekalahan indonesia dari bahrain 10-0, publik seakan tidak terima dan membenci timnasnya sendiri. Semua orang angkat bicara, semua orang berkomentar tentang buruknya prestasi timnas karena publik beranggapan organisasi PSSI hanya difungsikan untuk kepentingan politik oleh para pemimpinnya, publik secara tegas menyalahkan nurdi halid (dulu) dan juga djohar arifin yang menjadi ketua PSSI sekarang ini. Publik menilai pimpinam organisasi hanya memikirkan kepentingannya sendiri daripada kemajuan persepakbolaan tanah air. Publik mendesak agar pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini.
            Sampai akhirnya pemerintah menilai ini adalah masalah yang perlu segera dieselesaikan. dan setelah melalui berbagai pertimbangan maka pemerintah memilih alternatif membuat beberapa kebijakan yang antara lain :
melakukan pergantian menteri pemuda dan olahraga Andi mallarangeng (Roy Suryo)>> yang dianggap banprestasi dalam melakukan tugasnya apalagi dengan dugaan korupsi wisma atlet hambalang yang ditujukan kepadanya oleh KPK. Pergantian ini dilakukan demi perbaikan kinerja menteri pemuda dan olahraga yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi persepakbolaan indonesia.
Menyuruh PSSi mengadakan kongres luar biasa KLB >> membahas sanksi yaang akan diberikan FIFA dan mengadakan evaluasi perbaikan internal organisasi.
Pencoretan KPSI dari badan induk sepakbola indonesia >> sehingga tidak terjadi dualisme badan induk yang mana itu adalah pelanggaran hukum FIFA.
            Kebijakan – kebijakan itulah yang diharapkan pemerintah dan juga publik indonesia dapat memperbaiki prestasi tim nasional dan kualitas permainan sepakbola indonesia.
            Kesimpulan Dari ulasan diatas , ini berarti sesuai dengan teori yang disampaikan oleh thomas dye dan william jenkins. Thomas Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sesuai dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah indonesia pada masalah persepakbolaan tersebut dengan memilih beberapa pilihan alternatif terbaik. William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini juga sesuai dengan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam masalah sepakbola tersebut yang mana dilakukan oleh berbagai aktor, dalam hal ini presiden dan beberapa kabinet yang terlibat, pimpinan PSSI dan KPSI, dan pihak pihak lainnya.

Yang terakhir adalah saran saya , dalam konteks permasalahan sepakbola indonesia ini adalah saya harap pada pihak pemerintah dan untuk lebih memperhatikan keadaan sepakbola indonesia demi kemajuan prestasi persepakbolaan dan kebanggaan masyarakat. Untuk pihak PSSI saya rasa ada banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan terutama dari internal organisasi dan kinerja organisasi, jika itu sudah lebih baik maka mngki saja indonesia bisa kembali ke puncak kejayaan prestasinya. Dan untuk masyarakat indonesia sendiri diharapkan dukungan doa dan partisipasinya, sportifitasnya dalam dunia persepabolaan indonesia demi kesempurnaan dan citra indonesia di mata internasional agar lebih baik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Comments system